yanti's site

KILAS HUKUM



Jaksa Didesak Usut Atut

SERANG- Para terdakwa kasus dugaan korupsi dana perumahan DPRD Banten periode 2001-2004 mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten Adjat Sudrajat untuk mengusut keterlibatan para petinggi Provinsi Banten dalam kasus itu. Para terdakwa Udin Janahudin, HM Muslich, dan Marjuki Raili menilai Kajati tebang pilih dalam penanganan kasus tersebut.
“Kami merasa jaksa pilih kasih dalam mengusut kasus korupsi dana perumahan ini sementara Ketua DPRD Adi Suryadarma yang saat itu menjabat sebagai Ketua Panitia Anggaran dan Wagub Atut Chosiyah tetap tidak disentuh,” kata Muslich, salah satu terdakwa di Serang, Jumat (18/5).
Sementara itu, Kajati Banten Ajat Sudrajat saat dihubungi terpisah menyatakan saat ini pihaknya tengah mengkaji perlunya memeriksa Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah berkaitan kasus dugaan korupsi dana perumahan anggota DPRD setempat. Keterlibatan Atut dalam kasus dana perumahan sebesar Rp 14 miliar itu karena Atut yang saat itu menjabat sebagai Wagub Banten ikut memparaf pengajuan pencairan dana perumahan yang dikorup dari dana bencana alam APBD Banten tahun 2003-2004. Sebaliknya, Ratu Atut Chosiyah sendiri beberapa kali membantah terlibat korupsi Rp 14 Miliar. (ant)

Komnas HAM Papua Keluhkan Biaya Operasional

JAKARTA- Dana operasional dan kesejahteraan para pemantau HAM di Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) Perwakilan Provinsi Papua yang didirikan sesuai amanat UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua sangat kecil dan tidak sesuai harapan semula.
Ketua Komnas HAM Perwakilan Provinsi Papua, Alberth Rumbekwan, di Jayapura, Jumat (18/5), menyikapi kinerja dan tingkat kesejahteraan anggota Komnas HAM Papua yang minim yang berdampak pada sorotan tajam masyarakat dalam penegakan hukum dan HAM di daerah itu.
“Tidak jelas, lembaga pemerintah mana yang menjadi gaungnya Komnas HAM Perwakilan Papua itu,” kata Rumbekwan.
Menurut Rumbekwan, pendirian lembaga Komnas HAM Perwakilan Provinsi Papua berdasarkan amanat UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus Bagi Provinsi Papua Bab XII HAM.
Anggota Komnas HAM Perwakilan Provinsi Papua berjumlah lima orang dibantu staf, selama ini hanya mendapat upah berupa honor sebagai pemantau HAM Papua dari Komnas HAM Pusat di Jakarta dengan jumlah yang sangat kecil sehingga tidak bisa bekerja menuntaskan berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua.(ant)

Keseriusan Presiden Bisa Solusikan Kasus Soeharto

JAKARTA - Kasus dugaan korupsi mantan Presiden Soeharto tidak hanya dapat diselesaikan melalui jalur hukum, tetapi juga dapat diselesaikan lewat jalur politik. “Itu soal political will, apakah dalam hal ini Presiden memiliki kemauan serius untuk menyelesaikan kasus Soeharto,” kata pengamat politik Universitas Paramadina Yudi Latif di Jakarta, Jumat (18/5).
Yudi Latif mengatakan untuk menyelesaikan kasus Soeharto dapat saja melalui jalur hukum namun memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah harus menyelesaikannya melalui jalur non hukum. “Jika pemerintah tidak berani membawa Soeharto pada proses hukum karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, mestinya ada langkah politik,” ujarnya.
Ia mencontohkan, misalnya Soeharto diajak untuk mencapai satu negosiasi, di mana Soeharto bisa saja bebas dari proses hukum namun dengan syarat sejumlah kekayaannya dikembalikan kepada negara.(ant)

LSM Minta Audit Kekayaan Mantan Kajati Jambi

JAMBI - Puluhan pengunjuk rasa dari sebuah LSM di Jambi menuntut dilakukan audit harta kekayaan mantan Kajati Jambi, Kemas Yahya Rahman, yang kini menjabat Sekretaris Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Sesjampidsus) Kejagung.
Pada penyegelan rumah dinas Kajati Jambi, Jumat (18/5), koordinator aksi demo, Fit Haryadi mengatakan, mereka menduga Rahman selama menjabat Kajati Jambi satu tahun mengumpulkan harta hasil KKN dari beberapa kasus seperti Water Boom, PLTD dan cek Rp 100 juta yang melibatkan Ketua DPRD Provinsi Jambi, Zoerman Manap.
Puluhan pengunjuk rasa minta mereka dipertemukan dengan Kajati Jambi yang lama dan pejabat baru, Sutiyono SH untuk berdialog mengupas kasus korupsi di Jambi. Menanggapi tuntutan pendemo itu, Kasi Sospol Kejati Jambi, Amran Lakoni SH mempersilakan mereka melaporkan ke KPK.(ant)

Korupsi Penyebab Investasi Sulit

PANGKAL PINANG- Praktek korupsi merupakan penyebab utama kalangan investor enggan berinvestasi membangun usaha di Indonesia, selain faktor infrastruktur, birokrasi, pajak dan tenaga kerja. Selama ini, ada anggapan bahwa faktor tenaga kerja yang menjadi penghambat kucuran investasi. Tapi dari catatan SPSI, secara nasional masalah buruh ini adalah faktor terakhir penghambat investasi, yang dominan justru korupsi itu.
“Korupsi berperan dominan menghambat investasi dengan persentase mencapai 21 persen dari faktor-faktor penghambat lainnya,” jelas Ketua Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) Propinsi Bangka Belitung Darusman Aswan, di Pangkalpinang, Jumat (18/5).
Menurut dia, korupsi menghambat investasi hingga 21 persen, sedangkan ketenagakerjaan (buruh) hanya sekitar empat persen saja, jauh lebih dominan peran korupsi sebagai penghambat investasi dibandingkan ketenagakerjaan. “Jadi anggapan selama ini masalah tenagakerja yang menghalagi investasi adalah salah,” kata Darusman.(ant)

wa'alaikum salam wr wb (balasan)
Jazakillah khair atas kunjungan silaturahimnya
Salam ukhuwah

Makasih banyak mba buat kunjungannya ke "rumah" saya... salam kenal dan kompak selalu dari saya... hehehe

Waalaaikumsalam...
Jazakillah.... Juga untuk Brosnya yang sangat cantik....

Jazakillah kh kn

assalamualaikum...

makasih ya udah mampir ke site ku...
salam kenal..


Myspace Hello Graphics

wa'alaikumsalam mba......
iyah....iyah boleh koq...nih aku juga mampir balik..
insya Allah aku main deh kerumahnya yg satunya ^__^

Waalaikumsalam...
Ya...alhmadulillah bisa "mampir"....
Silahkan juga ya... main ke rumahku yang satunya... http://maaini.wordpress.com

Sudah-sudah... juga 2 buku setelahnya...
bagus...
nanti ya... saya coba ulas...Insya Allah

Waalaikumsalaam warrahmaatullaahi wabaarakatu
Alhamdulillah diterima perkenalanku...
Mudah-mudahan bisa nyambung terus ya